DPRD Pasuruan Minta Pemkab Hindarkan Honorer Non-Database BKN dari PHK Massal

admin

Sumber: Istimewa

PASURUAN (dialogmasa.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan mendesak Pemkab untuk mempertahankan tenaga honorer yang tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Permintaan ini muncul setelah diketahui bahwa sekitar 1.200 tenaga honorer di Kabupaten Pasuruan tidak terdaftar di BKN yang disampaikan pemkab dalam rapat kerja dengan komisi 1 DPRD Pasuruan hari ini, Senin (08/07/24).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto dari Partai Golkar, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan para honorer. “Kami tidak ingin nasib ribuan tenaga honorer non-database BKN terkatung-katung tanpa kejelasan. PHK massal akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup mereka,” tegasnya.

Komisi I meminta agar Pemkab tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-PNS yang tidak masuk dalam database BKN pada tahun 2025. Sugiarto menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib para honorer tersebut. “Persoalan ini harus segera diatasi karena menyangkut banyak orang. Jangan sampai terjadi gejolak sosial di masyarakat akibat PHK,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, menekankan bahwa mempertahankan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN adalah langkah penting untuk mencegah peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan. “Pemda harus tetap menganggarkan gaji 1.625 tenaga honorer pada 2025. Saya rasa Dana Alokasi Umum (DAU) kita masih cukup untuk itu. Artinya, kebutuhan gaji honorer yang tidak terdata BKN tidak akan membebani keuangan daerah,” jelasnya.

DPRD Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di Kabupaten Pasuruan. Keberlanjutan hidup mereka harus tetap menjadi prioritas utama. (Ali/WJ)

Postingan Terkait

Tinggalkan komentar

×