PASURUAN (dialogmasa.com) – Dualisme yang terjadi di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah berdampak hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan.

Imbas dari konflik ini adalah pembekuan kepengurusan PGRI Kabupaten Pasuruan. Kepengurusan yang seharusnya menjabat hingga 2025 mendatang dianggap tidak loyal, sehingga diambil langkah pembekuan.

Konflik kepemimpinan pada Pengurus Besar (PB) PGRI sudah berlangsung lama, dengan kubu Teguh Sumarno dan Unifah Rosyidi sama-sama memiliki kedudukan yang sah di tingkat pusat. Kondisi ini memicu ketidakstabilan hingga ke daerah-daerah.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk membentuk PGRI Kabupaten Pasuruan yang khas.

“Ini hal yang tidak terelakkan karena semuanya punya visi dan misi. Tapi kami ingin ada kebijakan membentuk PGRI khas Kabupaten Pasuruan yang tidak membela satu kelompok tertentu. Rekonsiliasi seperti itu,” jelas Andriyanto, Rabu (29/5/2024).

Ia bilang, langkah ini diharapkan dapat mengatasi perpecahan yang terjadi dan menciptakan kepengurusan PGRI yang netral serta mengutamakan kepentingan bersama para guru di Kabupaten Pasuruan.

“Karena ini penting, kita tahu kalau ada dualisme kepemimpinan itu tidak nyaman. Apalagi organisasi guru sebagai panutan,” imbuhnya.

Jurnalis: Lio
Editor: WJ