PASURUAN (dialogmasa.com) – Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong Pemkab Pasuruan untuk memberikan perlindungan sosial berupa jaminan keselamatan kerja bagi ribuan nelayan di wilayah pesisir, baik yang bekerja secara mandiri maupun kelompok. Pasalnya, peran mereka sangat besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Gaung Andaka. Ia menjelaskan bahwa para nelayan yang bekerja menangkap ikan di laut lepas kerap menghadapi tantangan berat yang berisiko bagi keselamatan kerja, seperti hantaman ombak. Maka dari itu, dipandang perlu adanya peran aktif Pemkab dalam memberikan proteksi berupa perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
“Usulan bantuan BPJS gratis bagi 1.000 nelayan ke Dinas Perikanan dan Kelautan adalah murni kerja Komisi II, juga hasil aspirasi teman-teman DPRD saat reses kemarin. Tujuannya adalah memberikan perlindungan gratis bagi nelayan di wilayah pesisir yang jumlahnya mencapai ribuan,” beber politisi muda Partai Golkar ini.
Sekretaris Komisi II DPRD, H. Arifin, S.Sos., juga mengusulkan ke Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perikanan berupa bantuan jaring tangkap ikan secara gratis. Tujuan dari usulan tersebut adalah untuk mendukung peningkatan hasil tangkapan ikan para nelayan. “Alhamdulillah, usulan yang kami sampaikan dengan mitra kerja saat rapat kerja komisi direspons positif serta diupayakan akan direalisasikan pada tahun 2025 nanti,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Harapan yang diinginkan dari beberapa program yang diusulkan Komisi II DPRD adalah untuk meningkatkan pendapatan para nelayan. Tentunya, dengan naiknya pendapatan mereka akan berdampak positif bagi kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, konsentrasi para wakil rakyat yang tak kalah pentingnya adalah upaya peningkatan sarana infrastruktur yang akan diprioritaskan, dengan tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
(abi/Wj)
