PASURUAN (dialogmasa.com) – Ketua LSM PuSaKa (Pusat Studi dan Kebijakan Advokasi), Lujeng Suhardarto, memberikan peringatan keras kepada ASN, APH, dan lembaga lainnya untuk bersikap netral dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan.

Ia menegaskan agar tidak ada intervensi dalam bentuk apapun demi memastikan proses demokrasi di Kabupaten Pasuruan bersih dari praktik-praktik kotor.

Menurut Lujeng, untuk mewujudkan dan menjaga Pilkada Kabupaten Pasuruan yang demokratis, premisnya sederhana: jika kepemimpinan terpilih melalui cara yang kotor seperti politik uang dan intimidasi, maka ia akan memimpin dengan cara yang kotor pula. “Dan siapa yang dikorban adalah jelas rakyat,” tegas Lujeng dengan nada semangat.

Untuk mewujudkan demokrasi yang jujur, bersih, bebas politik uang, dan intimidasi dari pihak manapun, Lujeng berencana menggelar forum bahsul masail dalam waktu dekat. Forum ini akan membahas problematika seputar Pilkada dan mengharamkan politik uang.

Lujeng mencontohkan bahwa jika seorang calon kepala daerah menghabiskan 40 miliar, secara logika dipastikan ada upaya untuk mengembalikan modal tersebut. “Cara yang ditempuh pasti adalah korupsi untuk mengembalikan modal. Yang dirugikan tetap rakyat juga. Inilah dampak mudhorotnya dari money politik di Pilkada,” jelasnya.

Dalam politik, baik itu Pileg maupun Pilkada, memang membutuhkan biaya agar mesin politik bisa berjalan dengan baik, termasuk untuk kebutuhan APK (alat peraga kampanye), saksi di TPS, dan kebutuhan anggaran lainnya. Namun, angkanya tidak sampai mencapai miliaran rupiah.

Saat ditanya apakah rencana tersebut ada pesanan dari salah satu calon, Lujeng menjelaskan bahwa rencana menggelar forum bahsul masail tersebut tidak ada pesanan dari salah satu kontestan. “Gak ada titipan sama sekali, silakan cek. Tujuan untuk menciptakan demokrasi yang bersih dari praktik kotor,” tegasnya.(Ali/WJ)